Angkatan Muda MUluhammadiyah Takalar Gelar Aksi Penolakan RUU HIP/PIP Di Kantor DPRD Takalar

Takalarterkini.com, – Takalar. Aksi Penolakan rancangan undang-undang HIP/PIP terus di gemakan di seantero pelosok negeri oleh masyarakat yang menganggap akan menciderai pancasila.

Angkatan Muda Muhammadiyah Takalar Saat Bertemu Ketua DPRD Takalar

Angkatan Muda Muhammadiyah Takalar Saat Bertemu Ketua DPRD Takalar

Tak mau ketinggalan ambil bagian, angkatan muda Muhammadiyah Sulawesi Selatan menggelar aksi serentak penolakan RUU HIP yang di ikuti oleh angkatan muda Muhammadiyah di seluruh Kabupaten yang ada di Sulsel, jumat kemarin.

Angkatan muda Muhammadiyah Kabupaten Takalar lewat PD Pemuda Muhammadiayah, PD. IMM, PD IPM dan ortom Muhammadiyah lainnya mendatangi kantor DPRD Kab. Takalar setelah sholat jumat.

Penyerahan Pernyataan Sikap Angkatan Muda Muhammadiyah Takalar Ke Ketua DORD Takalar

Penyerahan Pernyataan Sikap Angkatan Muda Muhammadiyah Takalar Ke Ketua DORD Takalar

Kehadiran angkatan muda Muhammadiyah dalam aksi tersebut mengajak kepada seluruh anggota DPRD takalar untuk ikut menolak RUU HIP.

Aksi yang di lakukan angkatan muda Muhammadiyah berjalan dengan tertib dan aman dan di terimah langsung oleh Ketua DPRD Takalar Darwis Sijaya di ruangannya.

Dalam pertemuan itu, para kader angkatan muda Muhammadiyah berharap kepada Ketua DPRD Takalar untuk bersama-sama menolak RUU HIP yang di anggap menciderai pancasila.

Pernyataan Sikap AMM Sulawesi Selatan
Secara hukum kedudukan dan fungsi pancasila sudah sangat kuat dengan landasan peraturan perundang undangan yang diatur dalam TAP MPRS DAN TAP MPR.

Rumusan pancasila sebagai dasar Negara sebagaimana yang disebutkan pada Pembukaan UUD 1945,Pancasila dengan sila sila didalamnya mengandung nilai-nilai pundamental yang tidak dapat dirubah atau tidak seharusnya dirubah apalagi ditafsirkan ulang karena berpotensi menyimpang dari maksud dan pengertian yang sebenarnya serta melemahkan kedudukan Pancasila sebgai Dasar Negara.

Memasukkan Tri sila dan Ekasila maupun ketuhanan yang berkebudayaan atas landasan historis pidato Bung karno pada juni 1945 dan mengabaikan Piagam Jakarta 22 juni 1955 sebagai satu kesatuan rangkaian sejarah sama dengan mereduksi pancasila rumusan final 18 agustus 1945 dan mengundang kontroversi,jika pembahasan RUU HIP terus diulanjutkan berpotensi memunculkan kontroversi yang kontra produktif dan membuka kembali polemik dan perdebatan ideologis dalam sejarah perumusan pancasila yang harus diakhiri setelah adanya lkesepakatan luhur,arif dan bijaksana dari pendiri bangsa.

Kontroversi akan menguras energy dan memicu perpecahan warga bangsa apalagi RUU HIP ini telah mendapat penolakan dari masyarakat lebih lebih ditengah bangsa Indonesia yang mendapat musibah pandemic yang sangat berat dengan segala dampaknya dan tdak menunjukkan tanda tanda berakhir dalam waktu dekat.
BPIP sebagai badan yang bertugas membantu Presiden kedudukannya sudah kuat dengan keputusan presiden no. 7 tahun 2018 jadi tidak perlu ditetapkan sebagai UU secara Khusus.

Yang terpenting adalah dan prioritas ialah menjalankan pancasila dengan segala nilai-nilai yang terkandung secara nyata dalam seluruh aspek kehidupan dan pejabat Negara sebagai teladan dalam ketaatan warga Negara, pengamalan pancasila dengan perangkat perundang undangan yang kontrovesial justru menjauhkan dari implementasi pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam situasi pandemi covid 19 seperti sekarang ini dengan segala dampaknya dibutuhkan kondisi aman dan persatuan yang kuat, hubungannya dengan pancasila yang sangat penting untuk dilakukan adalah memperkuat dan menjalankan nilai nilai ancasila dalam kehidupan pribadi,berbangsa dan bernegara.

Maka dari itu kami menuntut:
1. Menghentikan dan Mengeluarkan RUU HIP/PIP dari daftar PROLEGNAS karena kedudukan pancasila yang diatur dalam TAP MPRS nomor XX/1996 juncto TAP MPR nomor V/1973, TAP MPR nomor IX/1978, dan TAP MPR nomor III/2000 sudah sangat kuat jadi tidak perlu dijadikan UU secara khusus.

2. Membubarkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang keberadaannya sangat memungkinkan adanya tafsir tunggal terhadap nilai pancasila dalam mengatur kehidupan bermasyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan budaya diindonesia,

3. Mengusut inisiator RUU HIP karena dengan usulan itu memunculkan kontroversi kontra negative terhadap warga bangsa yang berpotensi merongrong persatuan yang melanggar pada nilai-nilai pancasila dan adanya upaya mereduksi pancasila dengan memeras sila menjadi tri sila dan eka sila dan memasukkan ketuhanan yang berkebudayaan dengan alasan history pidato bung Karno tanpa mempertimbangkan piagam Jakarta. AJM/RedTT

Sumber: Humas Polres Takalar

Angkatan Muda MUluhammadiyah Takalar Gelar Aksi Penolakan RUU HIP/PIP Di Kantor DPRD Takalar

About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>