“Pekik (Belum) Merdeka Guru Honorer”

Oleh. Abdul Jalil, S.Pd

(Kepala Sekolah / Guru Honorer Di SMP Al Fatih Parangmata – Takalar)

PENDAHULUAN

Guru itu bukan buruh, guru merupakan ujung tombak pendidikan bangsa. Hargai gurumu, jayalah generasi bangsamu. Guru yang baik, ibarat lilin. Rela membakar dirinya sendiri demi menerangi orang lain. Guru (diguguh dan ditiru), profesi mulia dengan tugas berat. Diberi tugas mencerdaskan anak bangsa, membimbing dan melatih peserta didik. Tugas guru sangat fundamental, wajar jika kemajuan suatu bangsa dilihat dari kemampuan dan kesejahteraan seorang guru.

Guru memiliki fungsi strategis dalam pencapaian dan peningkatan mutu pendidikan. Tak terkecuali guru honorer. Guru honorer dalam praktiknya telah menjadi penting dalam meningkatkan kualitas dunia pendidikan. Dilema sosok guru honorer tak kunjung usai. Harapan adanya rekruitmen guru PPPK tak mampu menyelesaikan persoalan utama kebutuhan dan pengelolaan guru.

Perhatian pemerintah belum secara sungguh-sungguh dan serius memperhatikan nasib guru honorer. Setumpuk undang-undang dengan peraturan pemerintah hingga peraturan menteri masih setengah hati terhadap keberadaan guru honorer. Belum mampu memberikan harapan, belum mampu mengobati luka robek dan irisan menyayat di hati para guru honorer. Guru honorer masih dipandang sebelah mata, walau tugasnya kadang lebih berat dari guru ASN/PNS.

Tulisan ini tidak mencoba untuk membandingkan atau menyampingkan tugas-tugas guru secara umum, namun lebih kepada rasa keadilan dan campur tangan pemerintah yang ditagih. Nasib, perlindungan dan kesejahteraan hingga regulasi yang mengangkat para guru honorer baik di sekolah negeri ataupun sekolah swasta secara langsung masih setengah hati. Pemerintah masih belum menghargai jerih payah para guru honorer, walau mereka yakin bahwa dilapangan peran guru honorer sangat vital.

Pertanyaannya, akankah nasib guru honorer akan seperti ini terus? Terbelenggu dengan ikatan moral sebagai profesi mulia untuk memberikan pengajaran, pelatihan dan mendidik peserta didik. Disisi lain, dirinya harus menjadi lilin yang menerangi orang walau ia akan terbakar habis. Lalu akankah kualitas dan mutu pendidikan akan meningkat, jika masalah ini belum menemukan titik terang. Kapankah guru honorer akan merdeka, ditengah slogan “Merdeka Belajar” itu didengung-dengungkan.

PERLINDUNGAN HUKUM GURU HONORER

“Guru favorit itu, kehadirannya dirindukan, kata-katanya menginspirasi, sikapnya diteladani, dan nasehatnya menyejukkan hati”. Sekitar 1 jutaan guru honorer yang mengabdi di semua jenjang pendidikan (PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) di Indonesia, dengan jumlah sekolah di semua jenjang mencapai 300.000san sekolah. Data ini menunjukkan bahwa  guru honorer memiliki peran dan andil dalam kemajuan dunia pendidikan. Maka wajar jika guru honorer menuntut untuk diangkat menjadi ASN/PNS sebagai bentuk keadilan.

Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 pasal 28D ayat 1 dan di dalam UU Nomor 39 tahun 1999 pasal 3 ayat 2 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hukum ini juga penulis anggap harus dijadikan pijakan oleh pemerintah dalam memberikan asas perlindungan kepada guru honorer.

Guru honorer juga manusia biasa. Memiliki hak untuk di lindungi, di hormati, dan mendapatkan rasa keadilan. Guru honorer memerlukan perlindungan dalam melaksanakan tugasnya. Jangan sampai dengan tugas dan amanah yang diberikan, meraka menjadi korban ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Perlindungan hukum yang dimaksud oleh penulis ialah asas persamaan hak dan kejelasan status.

Guru, termasuk guru honorer berada pada posisi dilema, dituntut meningkatkan mutu pendidikan, mengajarkan etika dan karakter ke peserta didik, disisi lain mereka dibayangi rasa takut akan undang-undang lain yakni undang-undang perlindungan anak. Ditengah ketidakjelasan status dan perlindungan, guru honorer harus siap dengan dilema dan resiko di atas. Lalu dimana posisi guru honorer seharusnya?.

 KESEJAHTERAAN GURU HONORER

“Dari semua pekerjaan berat, salah satu yang paling sulit adalah menjadi guru yang baik.” (Maggie Gallagher). Guru merupakan profesi muaai dan berat. Berat karena dituntut untuk mampu meningkatkan kulitas pendidikan. Disisi lain, persoalan kesejahteraan masih menghantui profesi ini, khususnya bagi guru honorer. Ketidakjelasan sumber pendapatan menjadi klimaks dari semua persoalan yang dihadapi guru honorer. Ditambah tidak adanya regulasi yang akan memberikan mereka peluang menjadi ASN/PNS.

Penulis mencoba menerawan lewat khayal, gimana ya ketika guru honorer yang di sekolah negeri itu tidak ada. Apa yang akan terjadi dengan dunia pendidikan kita?. Akan cita-cita luhur pendiri bangsa ini akan tercapai. Akankah tujuan pendidikan seperti yang termaktub dalam pembukaan undang-undang dasar bisa tercapai. Akankah tujuan pendidikan nasional sebagaimana tertuangan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 bisa diraih. Pekik rasanya jika ini kita urai.

Harusnya pemerintah sudah mulai melirik keberadaan guru honorer. Memberikan kepastian kesejahteraan dengan regulasi teknis. Agar mereka tak terbebani lagi dengan urusan sosial ekonominya. Memberikan upah dan gaji standar, minimal sesuai standar upah minimum di setiap kabupaten/kota. Mirisnya kita melihat, seorang guru honorer digaji atau diberi upah Rp. 100.000 – Rp. 300.000 per 3 (tiga) bulan. Sangat tidak manusiawi, tapi faktanya, seperti itulah nasib seorang guru honorer.

Maksud hati mendulang emas, namun apa daya batu kali pun tak dapat. Diberbagai kesempatan kita sering melihat, membaca betapa nasib guru honorer begitu memperihatinkan dari aspek ekonomi. Dogma tentang guru itu merupakan pahlawan tanpa tanda jasa, menjadi stereotip yang membuat nasib guru honorer makin pekik. Dogma ini menghantui dirinya, enggan menuntut haknya, walau asosiasi dan perkumpulan guru honorer telah dibentuk, tapi pemerintah masih belum menganggap keberadaan guru honorer.

Program-program pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan guru honorer tidak maksimal. Guru honorer terkendala oleh syarat administrasi. Program sertifikasi guru non ASN belum mampu menjangkau dan mewadahi guru honorer. Kebijakan 50% dana BOS untuk gaji guru honorer belum mampu mencapai harapan para guru honorer.  Bantuan subsidi upah juga hanya jangka pandek, dimasa pandemi ini saja. Selanjutnya guru honorer akan kembali dengan kompleksitas permasalahan yang sama.

PENUTUP

Sekelumit permasalahan terhadap nasib guru honorer tak kunjung selesai. Permasalahan paling fundamental ialah perlindungan hukum, kesejahteraan guru honorer dan kejelasan status. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, sifatnya terlalu kaku dan jangka pendek. Memberi harapan atas ketidakpastian, menjadikan posisi guru honorer bagai buah simalakama.

Guru merupakan profesi mulia, harusnya berbanding lurus dengan kondisi yang didapatkan oleh para guru honorer. Faktanya, kondisi ini berbanding terbalik hingga saat ini, walau telah dibuatkan program merdeka belajar, tetapi guru honorer belum merdeka dalam segala aspek. Masih terkunkung dan terpenjara dengan permasalahan klasik dari tahun ke tahun yang tak ada aral penyelesaiannya. AJM/RedTT

#hutri76

#lombamenulis

#lombapidotaorasi

#tamsillinrung

#dasadlatif

#hersubeno

 

“Pekik (Belum) Merdeka Guru Honorer”

About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>